 |
| Cabup Sidoarjo, H. Khulaim Junaidi dalam acara Sosialisasi di Hotel Aston, Jum'at malam (9/8/2024).(foto:red) |
SIDOARJO (lensa-global.com) - H. Khulaim Junaidi menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menggelar workshop bertema "Sinergitas Organisasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Konflik Nasional" yang dilaksanakan di hotel Aston Sidoarjo, Jum'at malam (9/8/2024).
Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim yang diwakili M. Adam Syafaat, SH menyampaikan bahwa acara ini dimaksutkan sebagai upaya peningkatan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan konflik sosial di daerah. Juga peningkatan peran masyarakat dalam melakukan deteksi dan melaporkan dengan cepat terkait potensi konfiki yang terjadi di daerah. Serta menjaga iklim kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Timur menjelang pilkada serentak tahun 2024.
Ditambahkannya, topografi dan demografi Jatim yang berpenduduk 4142 Juta. Jumlah pemilih produktif mencapai 71 persen, jumlah yang cukup besar sehingga rawan terjadinya konflik. Pelaksaanaan pemilu merupakan agenda tahunan yang diharapkan berjalan lancar dan melibatkan jumlah pemilih yang tinggi. Kerawanan tahapan pelaksanaan, potensi dan pemicu konflik dalam pemilu . Kerawanan kemajuan teknologi. Serta dukungan pemprov Jatim dalam rangka menjaga netralitas ASN untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada.
Pihaknya juga mengajak masyarakat berkomitmen melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku. Menolak tindakan yang berpotensi konflik. Dan segala tindakan provokatif. Menciptakan kondisi aman yang nyaman selama berlangsungnya Pilkada.
Pelaksanaan pilkada harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315); dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658) . Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
 |
Sementara itu, Cak Khulaim sapaan akrabnya yang merupakan Cabup PAN di Pilkada Sidoarjo 2024 menekankan tentang pentingnya memberikan edukasi agar Pilkada bisa dilaksanakan dengan gembira tanpa ada yang saling menyakiti sehingga bila Pilkada usai tetap menjadi saudara. Dalam kegiatan ini juga ingin menyampaikan gagasan pemikiran terhadap masalah anggaran RT/RW.
Menurutnya, sudah saatnya untuk meningkatkan persatuan masyarakat maka kuncinya di pendapatan asli daerah. Yang langkahnya dari bawah, yaitu desanya harus mandiri, harus bisa menyelesaikan kebutuhannya sendiri. Dengan konsep "Mbangun Deso Noto Kuto" pihaknya ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan secara menyeluruh bagi warga masyarakat Sidoarjo. Terutama RT/RW bahwasanya kami akan memberikan anggaran dalam rangka untuk membantu warga agar tidak ada yang membebani warga termasuk untuk pembenahan lingkungan dan kebersihan serta sampah. "Karena dengan adanya anggaran untuk RT/RW, masyarakat merasa diperhatikan",
papar anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ini.
Sebagai pemegang rekom PAN resmi untuk maju di Pilkada Sidoarjo, pihaknya saat ini mengemban tanggung jawab yang tak bisa dianggap enteng. Sehingga setiap harinya hampir diisi kegiatan sosialisasi. Menjalin silaturahmi dengan berbagai ormas keagamaan maupun masyarakat, komunitas, kelompok petani, yayasan sosial dan yatim piatu. Dengan berbagai upaya sosial yang sudah diimpletasikan, ia berharap akan mempermudah niatnya menjadi orang nomor satu di Pilkada Sidoarjo yang akan berlangsung pada 27 November 2024 nanti.
Adapun kegiatan ini selain dihadiri Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim yang diwakili M. Adam Syafaat, SH juga dihadiri Kepala Forum BPD Kab. Sidoarjo, Sigit Setiawan beserta pengurus dan para undangan sebanyak 300 orang.(nd)
