 |
| Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan.(foto:hms) |
SURABAYA (lensa-global.com) - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan kembali mengkritik dalam penerimaan siswa baru (PPDB) yang memberlakukan sistem zonasi.
Meskipun sistem zonasi memiliki tujuan mulia untuk pemerataan pendidikan, namun masih banyak kesenjangan antara sekolah-sekolah terutama dari segi kualitas guru dan fasilitas.
Menurut Jairi, tanpa zonasi, siswa akan lebih bebas memilih sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan mereka. Bahkan bisa memaksimalkan potensi siswa untuk meningkatkan daya saing antar sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Sistem zonasi hanya memberikan ketidakadilan bagi siswa berprestasi, justru anak berbakat merasa dirugikan, ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mencontohkan banyaknya orang tua yang rela pindah alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi masuk sekolah favorit yang mereka inginkan. Maka dari itu penerapan zonasi seharusnya dievaluasi atau dihapus sepenuhnya. Terutama zonasi di SMK yang kebijakan tersebut tidak selaras dengan tujuan utama SMK sebagai jenjang pendidikan berbasis keterampilan, jelas Jairi, Senin (2/12/2024).
Jairi menilai, solusi yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan kualitas sekolah. Dengan begitu, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus terkendala oleh zona tempat dan siswa akan lebih bebas memilih sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan mereka.
Semoga usulan ini dapat segera direalisasikan demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efektif untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dengan penghapusan zonasi tanpa mengurangi kualitas pendidikan untuk kemajuan mutu pendidikan di Jawa Timur, pungkasnya.(*/nd)
