 |
| Ketua Komisi E, DPRD Jatim, Sri Untari. |
SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com - Terkait tragedi yang menimpa dua pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja memantik perhatian Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Jatim. Satu dari dua Pekerja Migran adalah warga Banyuwangi Jawa Timur bernama Rizal Sampoerna ditemukan tewas mengenaskan di Kamboja.
Dengan hal tersebut, Komisi E DPRD Jatim mendorong koperasi untuk berperan aktif untuk mengambil peran sentral dalam pendapatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) supaya mendapat perlindungan dan penguatan ekonomi melalui tabungan koperasi dengan catatan harus dikelola secara transparan.
Sri Untari mengatakan pihaknya mendorong koperasi untuk mengambil peran sentral sebagai instrumen perlindungan dan penguatan ekonomi PMI. Kita tidak bisa membiarkan PMI bertaruh nyawa demi mencari nafkah lalu tidak ada yang menjaga aset mereka, tidak ada yang mendampingi keluarga mereka dan ketika mereka pulang pun tidak ada pegangan, ujar politisi Fraksi PDI-P Jatim ini.
Koperasi sejatinya tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam atau usaha dagang semata. Lebih dari itu, koperasi dapat berperan aktif sebagai sistem pendukung ekonomi bagi para pekerja migran sejak sebelum berangkat dan selama bekerja di luar negeri hingga kembali ke tanah air.
"Ketika PMI ingin bekerja ke luar negeri, mereka bisa menitipkan sebagian pendapatan atau tabungan di koperasi. Uang itu dikelola secara transparan dan aman. Bahkan bisa dijadikan modal usaha ketika mereka pulang. Di saat yang sama, koperasi juga bisa mendampingi keluarga yang ditinggalkan agar tidak jatuh ke dalam jerat rentenir, kata Untari -sapaan akrabnya-, Rabu (7/5/2025).
Sebagai contoh, koperasi Citra Kartini di Jawa Timur yang selama ini menjadi wadah pendampingan dan penguatan ekonomi perempuan.
Menurutnya, pola serupa bisa dikembangkan untuk PMI khususnya dari wilayah Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai kantong besar pengirim tenaga kerja migran ke luar negeri. "Ini bukan hanya kasus kriminal. Ini adalah cermin dari lemahnya sistem perlindungan kita. Ketika tidak ada pekerjaan di desa, ketika industri dalam negeri tidak bisa menyerap, masyarakat mencari jalan pintas. Dan ketika jalan pintas itu salah, resikonya nyawa. Itu menyedihkan", ucapnya.
Sri Untari menilai, hal tersebut menyadarkan publik bahwa perlindungan terhadap PMI masih menyimpan banyak celah, pungkasnya. (**/nd)
