 |
| Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT. (kemeja hitam berkacamata).(ft:hms) |
BLITAR||LENSA-GLOBAL.com - Kabupaten Blitar menyelenggarakan Musrenbang RKPD tahun 2027 pada hari Selasa (10/3/2026) di Pendopo Ronggo Hari Negoro, Kabupaten Blitar. Fokus utamanya mencakup transformasi digital (smart city), peningkatan daya saing pertanian, percepatan penurunan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Arah pembangunan daerah terus di sinergikan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027.
Dalam forum perencanaan pembangunan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT. hadir mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menyampaikan paparannya mengenai arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, antara lain:
* Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional akan disampaikan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027.
* Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan target pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
* Penguatan struktur ekonomi daerah melalui sektor unggulan, termasuk pertanian, Kehutanan dan perikanan.
* Pengembangan hilirisasi sektor perkebunan dan Kehutanan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
* Peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah serta pemerataan kesempatan kerja.
* Dukungan pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan pengelolaan lingkungan hidup.
 |
Ia juga menambahkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain penguatan struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal, pengembangan hilirisasi sektor perkebunan dan kehutanan, peningkatan daya saing daerah serta pembangunan rendah karbon yang mendukung kelestarian lingkungan.
"Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan Provinsi dan nasional, sekaligus mampu mengoptimalkan potensi daerah agar pembangunan lebih inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan", urainya.
Lebih lanjut, melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, diharapkan perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terintegerasi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Bersama, kita wujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan", pungkasnya.(adv/nd)
