SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com – Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 akhirnya disahkan. Di balik kenaikan pendapatan sekitar Rp114 miliar, terdapat kekuatan fiskal yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp12,89 triliun setelah memperhitungkan penerimaan pembiayaan.
Angka tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (10/9/2026), yang menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda.
Rapat dibuka Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri sekitar pukul 14.33 WIB dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, wartawan, dan undangan lainnya.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Surabaya, juru bicara Banggar Johari Mustawan memaparkan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp11.013.002.567.661.
Angka itu naik Rp114.089.158.264 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Komposisinya terdiri atas PAD sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.
Namun, angka pendapatan tersebut bukan satu-satunya sumber kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700.
Dari angka tersebut, salah satu sumbernya adalah SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp516.826.485.745.
Dengan tambahan pembiayaan alternatif sebesar Rp1.367.032.124.955 untuk pembangunan infrastruktur, total kekuatan fiskal yang tersedia dalam Perubahan APBD 2026 mencapai Rp12.896.861.178.361.
Rp12,89 Triliun dan Pertanyaan Besarnya
Besarnya kekuatan fiskal tersebut otomatis menempatkan Pemkot dan DPRD pada tuntutan yang lebih besar: ke mana uang tersebut diarahkan dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat?
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Dua sektor utama yang menjadi prioritas adalah pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, terutama untuk perbaikan jalan, saluran air, fasilitas umum, dan percepatan penanganan banjir.
"Jadi kita fokusnya ada di pendidikan dan di PU Bina Marga, terutama banjir. Kenaikan itu ada di posisi dua dinas tersebut. Prinsipnya, Pemkot bersama DPRD fokus membantu masyarakat yang kurang mampu," ujar Eri.
Di sektor pendidikan, Pemkot melakukan optimalisasi anggaran setelah realisasi penerima beasiswa tidak mencapai kuota awal.
Dari sekitar 24.000 kuota penerima beasiswa, tercatat sekitar 13.000 pendaftar yang memenuhi kriteria.
Eri menegaskan, anggaran yang tidak terserap untuk beasiswa tidak dialihkan keluar sektor pendidikan, melainkan dimanfaatkan kembali untuk program pendidikan lainnya.
"Maka anggaran yang lainnya kami manfaatkan kembali untuk pendidikan, bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa," jelasnya.
Gen Z: Jangan Habiskan Anggaran untuk Seremonial
Sorotan lain muncul pada program pemberdayaan generasi muda di 31 kecamatan.
Eri mengakui masih rendahnya penyerapan anggaran program tersebut. Karena itu, pola penggunaan anggaran diminta berubah.
Pemkot tidak ingin dana pemberdayaan pemuda habis untuk kegiatan seremonial, honor kepanitiaan, atau kegiatan yang tidak menghasilkan keberlanjutan ekonomi.
"Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan," tegas Eri.
Ia mencontohkan usaha laundry sebagai salah satu bentuk kegiatan produktif yang dapat dikembangkan anak muda.
Intinya, pemerintah ingin bantuan tersebut menjadi modal penggerak usaha, bukan sekadar anggaran kegiatan yang habis setelah acara selesai.
"Kami mengajak anak muda berani berbisnis. Uang yang diberikan bukan sekadar untuk honor kepanitiaan, tetapi untuk keberlanjutan ekonomi. Pemkot dan DPRD terus mendorong stimulan ini agar Gen Z mampu berinovasi dan mandiri," ujar Eri.
DPRD: Pendidikan Jangan Hanya untuk Sekolah Negeri
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan efisiensi dan optimalisasi anggaran harus tetap diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pemerataan pendidikan juga harus mencakup sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan.
"Pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta dan agamis. Yang terpenting adalah seluruh warga Kota Surabaya memiliki hak yang sama untuk ditingkatkan status sosialnya," kata Syaifuddin.
Ia menilai tambahan anggaran sekitar Rp100 miliar tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan keseluruhan postur APBD, namun harus diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satunya percepatan penanganan banjir dan kemacetan.
SiLPA Rumah Sakit dan Puskesmas Kembali Diputar
Dalam laporan Banggar, SiLPA 2025 sebesar Rp516,826 miliar juga menjadi bagian penting dari perubahan pembiayaan.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut termasuk sisa anggaran dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas.
Dana tersebut akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan sekaligus peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, SiLPA tidak diposisikan sebagai dana yang sekadar “mengendap”, tetapi dikembalikan ke dalam siklus pembiayaan program pemerintah.
Meski demikian, besarnya SiLPA tetap menyisakan pekerjaan rumah dalam evaluasi anggaran: mengapa anggaran sebelumnya tidak terserap seluruhnya dan apakah perencanaan awal sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil?
Pertanyaan ini menjadi penting agar pola penganggaran tidak terus berulang: anggaran ditetapkan, sebagian tidak terserap, kemudian dikembalikan melalui mekanisme SiLPA dan dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.
Pembiayaan Infrastruktur Rp1,36 Triliun
Selain SiLPA, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1,367 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Artinya, ruang fiskal Surabaya tidak hanya ditopang pendapatan daerah, tetapi juga sumber pembiayaan.
Di titik inilah pengawasan DPRD menjadi penting.
Setiap proyek yang menggunakan pembiayaan harus memiliki kejelasan kebutuhan, manfaat, kemampuan pembiayaan, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.
Sebab tambahan ruang fiskal bukan berarti pemerintah memiliki ruang belanja tanpa batas.
Parkir Digital Kembali Ditegaskan
Dalam kesempatan tersebut, Eri juga menegaskan keberlanjutan penerapan pembayaran parkir secara digital menggunakan QRIS.
Menurutnya, digitalisasi diperlukan untuk memastikan pendapatan parkir dapat dipantau secara transparan sekaligus memberikan kepastian bagi hasil kepada jukir ber-KTP Surabaya.
"Uang parkir itu milik warga Kota Surabaya dan digunakan kembali untuk kepentingan publik, bukan untuk perorangan. Melalui sistem digital, pendapatan jukir dapat terukur secara transparan," tandas Eri.
Dengan disahkannya Perubahan APBD 2026, pekerjaan Pemkot dan DPRD Surabaya kini bukan lagi sekadar menyusun angka.
Tantangannya adalah membuktikan bahwa Rp12,89 triliun kekuatan fiskal tersebut mampu diterjemahkan menjadi jalan yang lebih baik, banjir yang berkurang, pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang meningkat, serta peluang ekonomi yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada besarnya angka yang tercetak dalam dokumen anggaran, melainkan pada seberapa nyata uang publik kembali menjadi manfaat bagi warga.(ham)
