SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penelusuran dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya tidak akan berhenti pada penindakan terhadap dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan.
Pemkot Surabaya kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik yang berdasarkan hasil pemeriksaan awal diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan fasilitas dan anggaran negara benar-benar sesuai peruntukannya.
Eri mengungkapkan, dugaan praktik penyalahgunaan solar tersebut telah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia mengapresiasi Kepala DLH Surabaya M. Fikser beserta jajaran yang berani mengungkap persoalan tersebut.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Penggunaan BBM subsidi yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan kebersihan kota harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Karena itu, Eri meminta penelusuran dilakukan secara menyeluruh dan diserahkan kepada aparat penegak hukum agar setiap dugaan penyimpangan dapat diproses sesuai ketentuan.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, pemeriksaan internal terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan mengungkap adanya penyebutan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan praktik tersebut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, solar subsidi yang seharusnya digunakan untuk operasional armada pengangkut sampah diduga dialihkan dengan cara dipindahkan dari tangki kendaraan ke dalam galon. BBM tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak lain.
Solar yang menjadi objek dugaan penyalahgunaan merupakan alokasi subsidi bagi kendaraan pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
DLH memperoleh informasi bahwa BBM yang dialihkan tersebut diduga dijual kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel, seperti mesin penyedot air.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Fikser menyebutkan, berdasarkan pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar yang dialihkan.
Namun, ia menduga nilai transaksi sebenarnya berpotensi lebih besar sehingga masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui jumlah BBM yang dialihkan dan pihak-pihak yang terlibat.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan, DLH Surabaya telah menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya.
Fikser menjelaskan, perkara tersebut diarahkan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi pelayanan publik.
Selain proses hukum, DLH juga mengusulkan pemberian sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui mekanisme administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Di sisi lain, DLH mulai memperketat pengawasan penggunaan BBM pada seluruh armada pengangkut sampah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasang perangkat GPS untuk memantau jarak tempuh kendaraan dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser menyebutkan, DLH Surabaya memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA memperoleh alokasi BBM subsidi.
Kebutuhan solar setiap kendaraan berbeda, bergantung pada jarak tempuh, rute perjalanan, dan jumlah ritasi pengangkutan. Melalui pemantauan GPS, DLH berupaya menetapkan kebutuhan BBM secara lebih terukur sekaligus mempersempit peluang penyalahgunaan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
Pengungkapan dugaan penyalahgunaan solar subsidi ini menjadi ujian bagi pembenahan tata kelola pelayanan publik di Surabaya. Sebab, BBM yang dialokasikan untuk mengangkut sampah merupakan bagian dari sumber daya yang dibiayai dan disubsidi negara untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, penelusuran tidak cukup hanya memastikan siapa yang mengambil dan menjual BBM. Pengawasan juga perlu menjangkau kemungkinan keterlibatan pihak lain, mengungkap pola distribusi, menghitung potensi kerugian, serta memastikan sistem pengendalian internal tidak kembali membuka celah penyimpangan.
Pada akhirnya, menjaga uang rakyat bukan hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan setiap fasilitas pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.(ham)
