• Jelajahi

    Copyright © Lensa Global
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan atas

    Latest Post

    PBG Hanya 3 Lantai, Stay.vie Coliving Berdiri 5 Lantai: Komisi B Minta Penindakan

    Senin, 16 November 2026, November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T08:38:37Z

    Bangunan yang akan di Bongkar, desakan komisi B DPRD kota Surabaya, ketika rapat koordinasi, Senin, 16/11/2026


    SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com  – Ketidaksesuaian antara izin dan kondisi fisik bangunan Stay.vie Coliving (Christie Maison) di Perumahan Dharmahusada Permai Blok V Nomor 601, Kelurahan Mulyorejo, menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bangunan rumah kos mewah yang dalam dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya diizinkan tiga lantai itu diduga telah dikembangkan hingga lima lantai.

    Komisi B mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan, pembongkaran bagian bangunan yang tidak sesuai izin menjadi salah satu langkah yang diminta agar ketentuan perizinan tidak sekadar menjadi formalitas.

    Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (16/11/2026), sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Persoalan ketinggian bangunan juga telah memicu keberatan sebagian warga Perumahan Dharmahusada Permai karena dikhawatirkan mengganggu kenyamanan lingkungan hunian.

    RDP dihadiri perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, camat, lurah, serta pengurus Rukun Warga (RW) setempat.

    Namun, pihak pemilik bangunan tidak hadir dalam forum klarifikasi tersebut. Berdasarkan keterangan dalam rapat, pemilik telah dua kali tidak memenuhi undangan resmi DPRD tanpa memberikan keterangan yang jelas. Akibatnya, dewan belum memperoleh penjelasan langsung dari pemilik mengenai persoalan pembangunan yang diadukan warga.

    Dalam pemaparannya, perwakilan DPRKPP mengungkapkan bahwa dokumen PBG Nomor 500.16.7.2/2217/D/PBG/436.7.15/2026 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 3 Maret 2026 hanya mengizinkan pembangunan tiga lantai.

    Sementara itu, kondisi fisik bangunan di lapangan diduga telah mencapai lima lantai. Terdapat selisih dua lantai antara ketentuan dalam dokumen perizinan dan realisasi pembangunan. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi pokok persoalan dalam pembahasan lintas instansi.

    Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena Satpol PP Kota Surabaya bersama instansi terkait sebelumnya telah melakukan langkah penindakan dan memproses penyegelan bangunan. Meski demikian, polemik belum berakhir dan kembali dibahas di DPRD setelah warga menyampaikan pengaduan.

    Komisi B menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketidaksesuaian bangunan dengan PBG, ditambah ketidakhadiran pemilik dalam dua kali undangan RDP, menjadi alasan bagi dewan untuk mendorong penegakan aturan yang lebih tegas dan terukur.

    Hasil RDP kemudian dituangkan dalam resume kesepakatan lintas instansi. Pemilik bangunan diwajibkan segera menyesuaikan konstruksi fisik dengan gambar dan ketentuan PBG awal yang telah disetujui.

    Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, DPRKPP akan melanjutkan proses pemberian sanksi administratif yang lebih berat, termasuk pencabutan PBG dan pembongkaran paksa terhadap bagian bangunan yang melanggar ketentuan.

    Proses penindakan tersebut diberi tenggat paling lama dua minggu ke depan. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

    Komisi B bersama unsur kewilayahan menyatakan akan mengawal tindak lanjut kesepakatan tersebut. Pengawasan diperlukan agar hasil RDP tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata oleh perangkat daerah yang berwenang.

    Kasus Stay.vie Coliving menjadi ujian bagi konsistensi penegakan aturan bangunan di Surabaya. Perizinan bukan sekadar dokumen yang dipenuhi sebelum pembangunan dimulai, melainkan ketentuan yang harus dipatuhi selama proses pembangunan berlangsung. Ketika bangunan diduga melampaui izin, pemerintah dituntut memberikan kepastian penindakan. Sebab, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kenyamanan warga merupakan bagian penting dari tata kelola kawasan permukiman yang tertib.(ham)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini, baru