 |
| Bupati Sidoarjo, H. Subandi Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan bersama OPD Jajaran Pemkab. Sidoarjo |
SIDOARJO||LENSA-GLOBAL.com - Kabupaten Sidoarjo mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,38 persen pada Maret 2026, turun dari 4,40 persen. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur, serta berada jauh di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen.
Pada tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi terbawah diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Sidoarjo berada di urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Malang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menyampaikan jumlah penduduk miskin di Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebanyak 107.570 jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju penurunan persentase penduduk miskin.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo dalam paparan data kemiskinan di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Bagyo menambahkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni Maret 2016 hingga Maret 2026, tingkat kemiskinan di Sidoarjo cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 136.790 jiwa menjadi 108.460 jiwa atau turun sebanyak 28.330 jiwa. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 6,39 persen menjadi 4,38 persen atau berkurang 2,01 poin persentase.
Terkait kondisi dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan penguatan program dan strategi pengentasan kemiskinan.
 |
| Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH |
Menanggapi hal itu, Bupati Sidoarjo, H. Subandi meminta mengoptimalisasikan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo melalui data pendampingan menyisir warga miskin yang belum tercover bantuan dari pusat atau provinsi agar bisa mendapatkan intervensi dari APBD.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Subandi, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo maupun DPRD Sidoarjo. Eksekutif dan legislatif perlu terus bersinergi melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo", ujarnya.
Ia juga menyebutkan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Diantaranya perlindungan pekerja rentan melalui CSR. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengoptimalkan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
"Kami mengarahkan CSR agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga kepedulian kepada pekerja rentan agar mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan", imbuh Abah Bandi-sapaan akrabnya-.
Selain itu, Abah Bandi juga menambahkan bahwa program pengentasan kemiskinan juga dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini juga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bedah atau perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu. Bahkan pemberian kursi roda dan penyerahan bantuan paket sembako bagi warga kurang mampu. Setiap bulan ditargetkan 15 RTLH yang dapat direnovasi.
 |
| Bupati Sidoarjo, H. Subandi saat Pemberian Kursi Roda Bagi Warga Tidak Mampu |
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program penanggulangan kemiskinan terus didorong melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu, pemerintah daerah memberikan perhatian pada bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan, penyaluran sembako, serta dukungan pemenuhan kebutuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, Subandi mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat program jaring pengaman sosial dan perbaikan infrastruktur permukiman warga miskin. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi prioritas mendesak, terutama menjelang memuncaknya musim hujan. Kondisi atap bocor serta sanitasi yang buruk berpotensi memicu masalah kesehatan bagi para penghuninya.
"Apabila ada warga yang membutuhkan kursi roda atau perbaikan rumah, pemerintah daerah akan segera turun. Kasihan warga yang rumahnya tidak layak, apalagi menjelang musim hujan. Atap yang bocor dan genangan air dapat menyebabkan timbulnya penyakit", kata Subandi, saat menyerahkan bantuan kursi roda dan meninjau lokasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) beberapa waktu lalu di Desa Kalimati, Jum'at (6/11/2026).
 |
| Pembukaan Job Fair 2026 |
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kabupaten Sidoarjo, Dwieko Saptono mengungkapkan bahwa program prioritas Bupati Sidoarjo pengentasan kemiskinan. Salah satunya, kepedulian kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo yang diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi program diupayakan memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sekitar informal dan memiliki resiko sosial ekonomi ketika mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
"Kami terus mendorong keterlibatan perusahaan dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat", ujarnya.
Selain itu juga menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Upaya ini dengan memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan sesuai kualifikasi pekerjaan yang baru-baru ini dibuka Job Fair Hybrid 2026.
"Job Fair sendiri dirancang untuk menjembatani pencari kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDIKA) secara mudah, transparan dan terstruktur. Semoga upaya ini bisa memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat", harap Dwieko, Selasa (3/11/2026)
"Kami berharap Job Fair dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengantarkan masyarakat Sidoarjo mendapatkan pekerjaan. Kami Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo perlu melakukan pendataan warga miskin sesuai fakta di lapangan. Meski tidak bisa mengubah data dari pusat, namun dinilai ungent sebagai pendamping sekaligus dapat menjadi acuan pelaksanaan program bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
"Tentunya data tersebut bisa disisir mana warga miskin yang berhak tapi belum mendapatkan bantuan, sehingga bisa dicover melalui program pengentasan kemiskinan sesuai program Bapak Bupati", ungkap Kusuma, saat dikonfirmasi Senin (9/11/2026).(ADV/nda)
