 |
| Acara SosialisasiPencegahan Potensi Konflik Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.(foto:red) |
SIDOARJO (lensa-global.com) - Menjelang Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024, Khulaim Junaidi menggandeng Bakesbangpol Jawa Timur menggelar Sosialisasi Pencegahan Potensi Konflik Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (16/7/2024).
Kegiatan sosialisasi ini selain dihadiri Ketua Bakesbangpol Jatim yang diwakili Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Jatim, Doni Nugroho Susanto, S.Sos., MM. juga dihadiri Ketua Panitia Penyelenggara, Rodhiatam, SH., Sekretaris FPAN DPRD Jatim, H. Khulaim Junaidi, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo, Prof. Dzoul Milal, Kepala Sekolah dan Guru SD, SMP, SMA se-Wilayah Provinsi Jatim serta para undangan.
Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim yang diwakili Doni Nugroho Susanto S. SOS, MM Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyampaikan bahwa acara ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan konflik sosial di daerah. Juga peningkatan peran masyarakat dalam melakukan deteksi dan melaporkan secara cepat terkait potensi konflik yang terjadi di daerah. Serta mewujudkan kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Timur menjelang pilkada serentak tahun 2024.
Dikatakan juga topograha dan demografi Jatim yang berpenduduk 4.142 juta. Jumlah pemilih produktif mencapai 71 persen, jumlah yang cukup besar sehingga rawan terjadinya konflik. Pelaksaan pemilu merupakan agenda tahunan yang diharapkan berjalan lancar dan melibatkan jumlah pemilih yang tinggi. Kerawanan tahapan pelaksanaan, potensi dan pemicu konflik dalam pemilu. Kelompok kemajuan teknologi. Serta dukungan Pemprov Jatim dalam rangka menjaga netralitas ASN untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada.
Pihaknya juga mengajak masyarakat berkomitmen mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Patuh dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Menolak tindakan yang berpotensi konflik. Dan semuanya tindakan provokatif. Ciptakan kondisi aman yang nyaman selama berlangsungnya Pilkada.
Pelaksanaan pilkada harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315); dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658). Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
Selanjutnya H. Khulaim Junaidi yang juga Cabup FPAN di Pilkada Sidoarjo 2024 menekankan tentang pentingnya toleransi dan moderasi serta penyuluhan kepada orang tua dan siswa dalam menyelenggarakan Pilkada Sidoarjo yang aman, damai dan lancar.
Sementara itu saat ditemui awak media, Cabup H.Khulaim Junaedi memimpikan duet PKB-PAN pada Pilkada 2024 ini.
Bahkan Khulaim mengaku sudah melakukan pendekatan dengan beberapa calon kuat Cabup lain yang sudah muncul dipermukaan. Seperti dengan H.Achmad Amir Aslichin, H.Usman, dan H.Subandi Bacabup yang siap maju melalui PKB dan melakukan pendekatan dengan beberapa Calon Bupati dari Partai lain. "Duet PKB-PAN ini merupakan hal yang sangat mungkin untuk Sidoarjo semakin sejahtera", ujarnya.
Khulaim Junaidi juga berharap PDM Sidoarjo memberikan restu bagi dirinya pada Pilkada Sidoarjo 2024.
Kemudian Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Prof. Dzoul Milal. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo tahun 2024 harus bersih dari Money Politik.
Menurut Prof Milal, pelaksanaan Pilbup Sidoarjo harus berbeda dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu, yakni pelaksanaannya harus benar-benar luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) dalam praktiknya. Bukan hanya slogan atau wacana. “Harus betul-betul bebas dari politik uang. Karena memilih pemimpin bagi Muhammadiyah harus benar-benar bersih,” katanya.
Dijelaskan pula, bahwa secara kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis, termasuk di Pilbup Sidoarjo pada bulan November 2024 mendatang. Tetapi tetap memberikan dukungannya terhadap peran kader-kader Persyarikatan untuk terlibat aktif dalam Pilkada serentak 2024 di berbagai lini.
“Warga Muhammadiyah sebagai individu-individu yang juga warganegara yang baik, dengan hak politiknya pasti akan terlibat secara aktif dalam Pilkada, baik itu sebagai pemilih, atau bahkan sebagai timses cabup-cawabup,” ungkapnya.
Prof Milal menegaskan kiprah mereka itu dalam kapasitas sebagai individu, bukan mengatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah, jelasnya.
“PDM akan mendorong seluruh warga Muhammadiyah untuk ikut mencoblos dan tidak boleh ada yang golput. Bahwa kemungkinan ada perbedaan pilihan antar warga, biasa saja, masing-masing warga Muhammadiyah sudah cerdas, dan mereka pasti akan memilih yang terbaik di antara calon-calon yang ada", pintanya.(nd)
