• Jelajahi

    Copyright © Lensa Global
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan atas

    Latest Post

    Warga Desa Ngampelsari Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo Gelar Demo Terkait Pembangunan Yang Diduga Belum Ada Kejelasan Terhadap Warga Yang Terdampak.

    Jumat, 30 Agustus 2024, Agustus 30, 2024 WIB Last Updated 2024-08-30T12:21:42Z

     

    Aksi Demo Warga RT 1 dan RT 2 Desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo.(foto:red) 

    SIDOARJO (lensa-global.com) - Warga Desa RT 1 dan RT 2 RW 2 warga Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggelar demo terkait pembangunan yang diduga belum jelas kegunaan dan kesepakatannya terhadap warga yang terdampak atas pembangunan tersebut, Jum'at (30/8/2024). 


    Demo warga RT 1 dan RT 2 RW 2 warga Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang diwakili sebanyak 15 orang dengan membawa spanduk "stop pengurug-an sebelum ada kejelasan dampak". Tampak hadir Kasun Kedinding, Ilman Maulana, Polsek Kec. Candi dan Babinsa Candi, Heru Widodo. 


    Menurut salah satu warga RT 2 RW 2 Desa Ngampelsari, Anita Rahman, perempuan (39 tahun) mengatakan bahwa dia yang kebetulan pemilik lahan tanah perbatasan dengan tanah yang sedang dibangun. Namun disini dia memperjuangkan nasib warga RT 1 dan RT 2 RW 2 yang terdampak. 


    Anita menjelaskan dimana tanah yang sedang dilakukan pengurug-an, sebelumnya dipakai oleh warga setempat sebagai budidaya kolam dan tanaman, ketika tanah tersebut difungsikan sebagai hal yang positif dan menghasilkan bagi warga, namun di blok warga RT 1 dan RT 2 selalu terjadi banjir. Apalagi saat ini tanah tersebut akan ada pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan pengurug-an sedangkan warga sekitar yang terdampak belum ada kejelasan dan kesepakatan untuk kedepannya dalam hal atasi banjir. "Memang ada perwakilan dari RT melalui ketua RT 1 dan RT 2 yang sudah diberi dana sebesar Rp 2.000.000 sebagai kompensasi pembangunan tersebut tetapi masih kurang, karena yang diminta warga terutama warga yang terdampak dengan pembangunan tersebut yakni pembuatan drainase atau pembuangan air bila terjadi banjir dengan adanya bangunan tersebut", ungkapnya. 


    Masih menurut Anita, selama ini tidak pernah ada undangan atau dilibatkan dalam pembangunan yang sedang dilakukan pengurug-an tersebut. Hanya dimintai tanda tangan tetapi tidak ada kejelasan kedepannya bagaimana. Kalau masalah pemilik lahan sendiri, rencana mau dibangun apa saja juga terserah, yang penting untuk warga yang terdampak diutamakan. 


    Selama ini sudah ada pengaduan ke kepala desa tetapi sampai hari ini tidak ada respon. "Diharapkan dengan aksi demo ini, Kepala Desa Ngampelsari mau dan bisa menjembatani warga terdampak kepada pemilik tanah yang sedang melakukan pembangunan", ujarnya. 

    Kepala Desa Ngampelsari, Bambang Eko Sumarsono (berkopyah) saat tinjau aksi demo warga.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Kepala Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Bambang Eko Sumarsono mengatakan bahwa tanah yang dibangun saat ini merupakan tanah milik pribadi berbeda dengan kepemilikan tanah  gogol hilir, apabila ada pembangunan harus ada keterlibatan warga setempat. Sedangkan tanah yang sekarang ada pembangunan adalah milik perusahaan dan kepemilikan tanah SHM, jadi terserah pemiliknya mau dibangun apa saja, makanya pihak kepala desa tidak tahu dengan pembangunan tersebut. Sedangkan tentang banjir yang terjadi di daerah warga terdampak, harus dilihat dulu, saluran itu sudah benar atau belum dan siapa yang bangun saat dahulu, jelasnya. 


    Namun terkait dampak apabila ada pembangunan yang saat ini dilaksanakan, kita disini ada balai desa, kita musyawarahkan bersama, tetapi bukan malah demo dan saling menyalahkan. "Selama ini juga belum ada laporan dari warga terdampak terkait pembangunan tersebut. Untuk pembangunan yang sudah dilakukan saat ini, kepala desa tidak tahu, untuk apa dan sebagainya karena itu urusannya dengan perijinan. Kompensasi untuk warga Kedinding yang terdampak sudah diberikan sebesar Rp 2.000.000 kepada kepala RT yang terdampak dan tidak ada masalah ", urainya. 


    Sedangkan dana yang diterima kepala RT tidak ada musyawarah ke masing-masing warga dan tidak ada penjelasan uang tersebut untuk apa dan sebagainya, celetuk salah satu warga.(nd) 

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini, baru