 |
| Juru bicara Fraksi Nasdem, Ahmad Iwan Zunaih. (foto:hms) |
SURABAYA (lensa-global.com) - Setelah pendapat Banggar DPRD Jatim menyatakan APBD layak dibahas lebih lanjut. Berikut Pandangan Umum (PU) terkait Nota Pendapatan Daerah dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBD Jawa Timur tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (31/10/2024).
Juru bicara Fraksi Nasdem, Ahmad Iwan Zunaih dalam pidatonya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PJ. Gubernur Jatim dan seluruh masyarakat Jatim karena provinsi yang kita cintai ini, selama kurun tahun 2024 dinilai berhasil mengembangkan inovasi atau setidaknya menorehkan sesuatu yang baik, yang layak diteladani oleh masyarakat luas. Penilaian itu datang dari pihak pemerintah maupun lembaga internasional.
Menyangkut pembahasan Raperda APBD tahun 2025, setelah menyimak nota keuangan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang APBD tahun 2025, yang disampaikan PJ. Gubernur Jawa timur dan tanggapan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur, dapat disampaikan bahwa Raperda ini bukan hanya sekedar dokumen administratif belaka, melainkan cerminan visi dan komitmen kita dalam memajukan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penting bagi kami untuk mengevaluasi dengan seksama sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ungkap Gus Iwan sapaan akrabnya.
Diketahui dengan penurunan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecil yang ditargetkan Rp 26,161 triliun dibandingkan dengan Pendapatan Daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 32,127 triliun. Hal ini menandakan masih perlunya pengelolaan anggaran yang lebih akurat dan evaluasi berkelanjutan terhadap pos-pos belanja yang beresiko.
"Kami melihat bahwa Raperda tentang APBD 2025 ini adalat alat penting dalam upaya kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, maka tanpa perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat maka akan menjadi dokumen tanpa makna. Kami fraksi NasDem siap berkolaborasi dalam proses pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif agar APBD dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat, dengan prinsip mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap kebijakan yang diambil kita dapat mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan sejahtera", pungkasnya.
