 |
Adapun acara ini dihadiri Paslon Subandi-Mimik (BAIK) nomor urut 1 beserta pendukungnya, Paslon Ahmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE) nomor urut 2 beserta pendukungnya, Ketua KPU sidoarjo beserta anggota komisioner, Forkopimda serta beberapa panelis yang diundang.
Sebelum acara dimulai, moderator menjelaskan bahwa debat publik kedua Pilbup Sidoarjo tahun 2025, masing-masing Paslon akan menyampaikan visi dan misinya. Kita semua dapat mendengarkan apa saja visi dan misi serta program kerja masing-masing paslon untuk dapat menjadi pemimpin pada 5 tahun mendatang karena kita akan bisa menentukan siapa calon yang anda coblos saat Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024.
Dalam sambutannya Ketua KPUD Sidoarjo Fauzan Adim menyampaikan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah SWT semoga di acara debat ke dua ini bisa berjalan dengan lancar.
“Pada debat kedua ini merupakan momentum bagi masyarakat sebagai referensi untuk menentukan pilihannya. Besar harapan kami setelah melihat visi dan misi calon serta program-program yang akan dijalankan pada 5 tahun ke depan mampu menggerakkan hati masyarakat untuk menuju ke TPS pada tanggal 27 November 2024 nanti. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat Sidoarjo dalam pilkada serentak 2024 akan meningkat supaya Pilkada Sidoarjo berjalan dengan lancar dan sukses,” ungkap Fauzan.
 |
| Paslon Subandi-Mimik (BAIK) nomor urut 1.(foto:red) |
Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo nomor urut 1. Subandi–Mimik Idayana menyampaikan dengan smart city dan integrasi aplikasi layanan maka kami bisa memantau setiap saat, jadi tidak mungkin bisa dinas bermain-main lagi, karena semuanya sudah berbasis elektronik.
Paslon BAIK juga menyiapkan 14 program kerja Sidoarjo BAIK, salah satunya makan gratis untuk fakir miskin dan dhuafa.
“Kami juga ada bantuan dana bergulir Rp 50 juta untuk pelaku UMKM dan bedah 2.000 warung rakyat Sidoarjo,” tambahnya.
Selain itu juga ada program bantuan keuangan Khusus (BKK) Rp 500 juta di setiap desa, bantuan ini diberikan sebagai usaha percepatan pembangunan di desa dan juga untuk membantu warga kurang mampu.
Hj. Mimik Idayana selaku calon wakil bupati nomor urut 1 menegaskan saya yakin dengan pengalaman kami, insyaa Allah kami bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Sidoarjo, urai Mimik dengan penuh semangat
Terkait program beasiswa yang sudah berjalan, kedepannya Subandi–Mimik akan melanjutkan dan menambah kuota dari 10 ribu menjadi 20 ribu beasiswa untuk anak yatim.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi anak-anak Sidoarjo yang putus sekolah , sehingga bisa meningkatkan SDM warga Sidoarjo,” pungkas Subandi
 |
| Paslon Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE).(foto:red) |
Kemudian, Paslon SAE diwakili Calon Wakil Bupati Sidoarjo, Edy Widodo menyampaikan bahwa bila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan bekerja dengan transparansi, akuntabel dan tidak ada nepotisme atau KKN serta profesional sesuai aturan perundang-undangan.
Salah satu program yang disampaikan yakni bakal menerapkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu untuk mempersingkat birokrasi dan pelayanan masyarakat.
Calon Bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin menambahkan, Sidoarjo sendiri telah menerapkan beberapa aplikasi dalam layanan masyarakat. Namun, menurutnya beberapa aplikasi tersebut diharapkan dapat diringkas menjadi satu aplikasi untuk mempersingkat dan mempermudah birokrasi.
"Saat ini Sidoarjo telah menerapkan berbagai aplikasi dalam penerapan SPBE dalam pelayanan pemerintahan. Namun, perlu adanya keselarasan dengan menyatukan beberapa SPBE itu menjadi satu aplikasi secara terpadu," kata Mas Iin sapaan akrabnya.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo dan Jatim ini juga menyiapkan beberapa program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan SPBE terpadu nantinya. ASN sebagai pelayan masyarakat juga bakal diberikan pendampingan agar lebih expert dalam pengaplikasian SPBE tersebut.
"Sistem layanan berbasis online atau digital di Sidoarjo selama ini sudah berjalan. Namun, hal itu diharapkan lebih ditingkatkan dengan melibatkan pemerintahan paling bawah, yakni pemerintahan desa dengan menggunakan SPBE yang selaras dengan pemerintah daerah," tegasnya.
Menurutnya, penerapan SPBE secara terpadu dapat menekan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pungli paling efektif. Birokrasi yang begitu panjang dapat dipangkas dan masyarakat lebih mudah dalam mengakses segala informasi pemerintah daerah.
Selain SPBE secara terpadu dengan satu aplikasi, Paslon SAE juga menyiapkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui anggaran Rp 300-500 juta perdusun, sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
"Penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan penggunaan dana bantuan perdusun, diharapkan salah satu program kami ini menjadi solusi untuk pengembangan di sektor ekonomi kerakyatan, mulai dari pembukaan lapangan kerja dan pelatihan kerja per dusun atau desa," kata Mas Iin disambut tepuk tangan para pendukung SAE yang hadir.(nd)
