 |
SIDOARJO||LENSA-GLOBAL.com - Konferensi IV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dengan tema Memperkuat Peran Pers dalam Akselerasi Pembangunan Daerah digelar di Gedung Youth Center Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Rabu (28/6/2025).
Konferensi tersebut dibuka oleh Plt Sekretaris Diskominfo Sidoarjo, Sulistianto, dan dihadiri oleh Plt Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, Plt Sekretaris Disporapar Sidoarjo, Rachmad Eko Firmansjah, serta seluruh pengurus dan anggota PWI Sidoarjo.
Dalam pemilihan ketua, terdapat dua kandidat, yakni Mustain dari Harian Bangsa dan Sugeng Purnomo dari Zona Jatim. Berdasarkan hasil voting, Mustain meraih 22 suara dan kembali terpilih sebagai Ketua PWI Sidoarjo untuk periode 2025–2028.
Setelah terpilih, Mustain menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi dan terus mendorong profesionalisme di kalangan jurnalis. Ia menegaskan pentingnya PWI yang solid dan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pengurus. Alhamdulillah, proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik. Saatnya kita kembali bersatu membangun PWI Sidoarjo yang solid,” ujar Mustain.
Mustain menjelaskan bahwa “PWI Solid” mencakup lima prinsip utama, yaitu, Sinergi dalam membangun jurnalisme yang berkualitas, Objektivitas sebagai landasan karya jurnalistik, Loyalitas terhadap kode etik dan integritas profesi, Inovasi dalam menghadapi era transformasi digital, serta Dedikasi untuk kesejahteraan wartawan dan masyarakat.
“Kami juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan maju,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Ketua PWI Jatim, Machmud Suhermono, mengingatkan bahwa dunia pers saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan media.
“Namun tugas utama kita tetap menyampaikan informasi yang independen. Setiap berita harus melalui proses verifikasi dan klarifikasi. Pers tidak boleh disamakan dengan media sosial,” tegasnya.
Machmud juga mendorong penguatan literasi media di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan. “Dengan literasi media yang kuat, para pemangku kepentingan tidak akan takut menerima media, karena mereka bisa membedakan mana media yang kredibel dan mana yang tidak,” pungkasnya.(JD/nd)
