 |
SIDOARJO||LENSA-GLOBAL.com — Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA), Senin (18/5/2026), di Kampus 1 UMSIDA.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, S.H., dan Rektor UMSIDA Dr. Hidayatulloh, M.Si. (yang diwakili oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. Hana Catur Wahyuni). Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) UMSIDA dengan Bawaslu Sidoarjo yang ditandatangani oleh Dekan FBHIS UMSIDA Dr. Poppy Febriana bersama Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha. Sebagai bentuk implementasi dari penandatanganan MoU dan MoA tersebut, ditandatangani pula kesepakatan penyelenggaraan kegiatan antara Kaprodi Hukum FBHIS UMSIDA Dr. Lidya Sherry Muis dan Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, S.H.
Dalam MoU dan MoA yang ditandatangani, kesepakatan kerja sama antara Bawaslu Sidoarjo dan UMSIDA meliputi:
1. Focus Group Discussion (FGD) atau Seminar Nasional mengenai isu-isu aktual kepemiluan dan netralitas ASN,
2. Kuliah umum atau Pengabdian Masyarakat oleh jajaran Bawaslu sebagai Praktisi Hukum di lingkungan Prodi Hukum UMSIDA,
3. Pengawasan Partisipatif yang melibatkan mahasiswa sebagai relawan pengawas demokrasi di Sidoarjo; dan
4. Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Prodi Hukum di Sekretariat Bawaslu Sidoarjo.
Wakil Rektor I UMSIDA, Prof. Dr. Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T., dalam sambutan kegiatan memberikan pesan menohok sekaligus membakar semangat para mahasiswa yang hadir. Ia menegaskan bahwa peran agen perubahan harus dibuktikan di lapangan, bukan sekadar di dalam ruang kuliah.
“Mahasiswa tidak boleh hanya duduk manis di dalam kampus saja. Harus terlibat aktif di tengah masyarakat dan yang paling penting, wajib paham terhadap regulasi hukum yang berlaku,” tutur Prof. Hana.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, menyoroti bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 lalu, ia mengakui masih banyak celah yang perlu dibenahi bersama. Oleh karena itu, kehadiran kaum intelektual kampus dipandang sebagai suplemen penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif.
“Kami sangat berharap keterlibatan nyata dari para kaum terpelajar ini. Kampus, sivitas akademika, dan mahasiswa harus menjadi motor penggerak dalam melakukan sosialisasi kepemiluan di masyarakat. Ini semua demi kualitas pemilu selanjutnya yang jauh lebih baik,” ungkap Agung.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Sidoarjo dan UMSIDA berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pendidikan demokrasi, penguatan pengawasan partisipatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas.(nd/*)
