 |
| Acara hearing DPRD Sidoarjo Terkait kasus HIV dan AID di Sidoarjo.(ft:ist) |
SIDOARJO||LENSA-GLOBAL.com -- Pada hari Kamis (4/6/2026), DPRD Sidoarjo menggelar dengar pendapat atau hearing terkait penyebaran kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (Aids) di Sidoarjo di ruang rapat DPRD Sidoarjo.
Kegiatan hearing ini dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. M.Dhamroni Chudlori M.Si ini juga dihadiri pejabat Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo dan pengurus Paguyuban Remaja Peduli HIV-AIDS (Parpas) Sidoarjo.
Dalam kurun waktu 4 bulan terdeteksi sekitar 200 kasus baru HIV-AIDS di Sidoarjo, atau pada per Desember 2025 tercatat 6.914 kasus telah meningkat menjadi 7.129 kasus per April 2026. Angka kasus orang dalam (OD) HIV-Aids terungkap saat Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni mengungkapkan keprihatinan atas kenaikan penyandang HIV-Aids di Sidoarjo setiap tahunnya. “Ini memang menjadi problem tersendiri di Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya. Harus ada langkah-langkah lebih kongkret dan masif dalam pencegahan sekaligus penanggulangannya. Sidoarjo jangan sampai darurat HIV-Aids", ungkap Abah Dhamroni-sapaan akrabnya-
Ia menambahkan, pentingnya pihak Dinkes melakukan deteksi di daerah-daerah rawan, seperti Porong dan Krian,--hasil deteksi dua wilayah itu paling besar menyumbang peningkatan penderita HIV-Aids, jelasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi keberadaan Parpas yang melakukan edukasi kepada masyarakat atas penyakit menular melalui hubungan seks bebas dan tidak normal itu, sehingga dapat menekan penyeberannya.
“Langkah pencegahan harus ada sinergitas antara OPD terkait dengan berbagai lembaga masyarakat termasuk dengan remaja peduli Aids ini. Kita di Komisi D akan terus mendorong rancangan aksi dari pemerintah daerah, terutama dalam pencegahan,” tuturnya.
“Kami minta OPD juga mempunyai action plan yang komprehensif dengan maping dan skrining melibatkan berbagai komponen masyarakat", imbuhnya.
Sementara itu, dr HinuTrisulistijorini, sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang hadir dalam giat hearing itu mengakui ada berbagai kendala dalam melakukan deteksi penderita HIV-Aids. Sehingga angkanya belum final, bahkan diprediksi jumlah kasus OD HIV-Aids bisa dua kali lipat dari yang terdeteksi. “Ini memang sudah menjadi fenomena umum. Tanpa ada kesadaran mereka yang rentan HIV menjalani tes kesehatan, kami pun tentunya tidak bisa memaksa diri,” ujarnya.
Dikatakan, deteksi kenaikan jumlah penderitanya HIV ini diketahui dari hasil mobile visite yang dilakukan seluruh Puskesmas dan bekerja sama dengan Delta Crisis Center Sidoarjo. “Memang ini seperti fenomena gunung es, yang mana baru diketahui adanya kenaikan setelah penderita HIV bersedia melakukan screening secara sukarelawan,” ujarnya.
Yang jelas, dokter Hinu mengatakan pihak Dinkes terus melakukan upaya masif dan agresif, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang merupakan bagian dari program pencegahan penularan HIV-Aids. Pihaknya juga melalui skrining rutin terhadap populasi berisiko tinggi, sebagai langkah menekan peningkatan kasus tersebut.
Dalam penanggulangan HIV di Sidoarjo, lanjut dia, telah melibatkan berbagai pihak,--mulai dari sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga layanan kesehatan swasta. Termasuk dibutuhkan peran serta Parpas ini, yang memberikan edukasi kepada masyarakat. “Termasuk pentingnya mengedukasi pelajar atas bahayanya HIV-Aids dan media penularannya,” tegasnya.
Dalam hearing, Abah Dhamroni didampingi beberapa anggota komisi, di antatanya H.Pujiono H.Sutadji,--keduanya dari fraksi PKB, dan Hj Fitrotin Hasanah (PPP), Wahyu Lumaksoni (Golkar) serta Pratama Yudhiarto (Gerindra).(nd)
