SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com – Gemuruh ribuan kentongan menggema di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026). Bukan sekadar seremoni, tabuhan kentongan yang dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan RW itu menandai dimulainya Lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan 1.360 RW se-Surabaya.
Di balik lomba tersebut, Pemkot Surabaya membawa persoalan yang jauh lebih mendasar: seberapa kuat gotong royong warga benar-benar bekerja ketika berhadapan dengan persoalan kemiskinan, bantuan sosial, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Eri Cahyadi menegaskan, Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai lomba mempercantik kampung. Program ini harus menjadi ruang untuk menguji kembali kepedulian sosial dan kemampuan warga menyelesaikan persoalan di lingkungannya secara bersama-sama.
“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong,” tegas Eri.
Menurut Eri, ukuran gotong royong justru dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memperhatikan warga yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
“Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan penting dalam peluncuran Kampung Pancasila. Sebab, persoalan kemiskinan bukan hanya menyangkut ada atau tidaknya program bantuan, tetapi juga bagaimana memastikan warga yang membutuhkan benar-benar teridentifikasi dan memperoleh perhatian.
Eri mengatakan, kekuatan sosial yang ada di tingkat kampung harus diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat di lingkungannya terlebih dahulu.
“Pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar,” katanya.
Bansos Tak Hanya Bergantung Desil
Persoalan pendataan penerima bantuan sosial juga menjadi bagian yang disinggung Eri. Ia menegaskan, penentuan prioritas bantuan di Surabaya tidak lagi semata-mata bergantung pada sistem desil administrasi.
Menurutnya, kondisi riil warga harus menjadi perhatian. Karena itu, musyawarah kelurahan bersama warga di tingkat RT dan RW dinilai penting untuk menentukan siapa yang membutuhkan prioritas bantuan.
“Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” pungkasnya.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat di tingkat paling bawah sebagai salah satu sumber informasi mengenai kondisi sosial warganya. Dengan demikian, persoalan warga yang tidak sepenuhnya tergambarkan melalui data administratif diharapkan dapat dibahas melalui mekanisme musyawarah.
Perangkat Daerah Tak Boleh Sekadar Memberi Instruksi
Ketegasan Eri juga diarahkan kepada perangkat daerah yang ditugaskan menjadi pengampu wilayah.
Pemkot Surabaya menerjunkan Perangkat Daerah (PD) untuk mendampingi masing-masing wilayah dalam pelaksanaan Kampung Pancasila. Namun, Eri mengingatkan, tugas tersebut bukan sekadar memberikan instruksi kepada masyarakat.
PD dituntut hadir langsung, memberikan contoh, sekaligus membantu warga mencari solusi atas persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
Bahkan, Pemkot menyiapkan evaluasi terhadap perangkat daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan pembinaan wilayah.
“Apabila PD atau dinas dinilai gagal membina wilayah pengampuannya akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam,” tegasnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa Kampung Pancasila tidak hanya menjadi agenda masyarakat, tetapi juga menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah dalam melihat sejauh mana pendampingan di tingkat kampung benar-benar berjalan.
Pancasila Diterjemahkan Lewat Aksi
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kampung Pancasila 2026.
Menurutnya, nilai Pancasila harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, termasuk menjaga lingkungan dan membangun kebiasaan hidup yang berkelanjutan.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan kampung yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Dimulai dari hal sederhana yaitu mengurangi dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengolah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai,” ujarnya.
Dalam Lomba Kampung Pancasila 2026, terdapat sejumlah indikator yang menjadi perhatian. Mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, toleransi dan keharmonisan antarwarga, kepedulian sosial, pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat.
Keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama-sama juga menjadi bagian penilaian.
Bagi Pemkot Surabaya, indikator tersebut memperluas makna lomba. Kampung tidak hanya dinilai dari tampilan fisiknya, tetapi juga dari kehidupan sosial warganya.
Eri mengingatkan bahwa Pancasila merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dan menjadi salah satu dasar yang menyatukan masyarakat.
Ia mengisahkan pertemuan Presiden Soekarno dengan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito pada 1961. Dalam kisah yang disampaikan Eri, Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan mudah terpecah meski suatu saat ditinggalkan para pemimpinnya karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pengikat.
Kini, semangat tersebut hendak diterjemahkan di tingkat paling dekat dengan masyarakat: kampung.
Sebanyak 1.360 RW menjadi ruang pembuktian apakah nilai gotong royong masih sebatas slogan, atau benar-benar mampu menjawab persoalan konkret warga—dari kemiskinan, bantuan sosial, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Kampung Pancasila akhirnya bukan hanya soal siapa yang menjadi juara. Lebih jauh, program ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kepedulian antarwarga dan kehadiran pemerintah di tingkat kampung sudah benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.(ham)
