SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 tetap diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan prioritas masyarakat.
Pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga pengurangan angka pengangguran terbuka menjadi bagian dari prioritas yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Eri Cahyadi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Eri mengapresiasi berbagai masukan, koreksi dan saran yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan teknis RAPBD 2027 bersama DPRD melalui komisi-komisi.
“Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup,” ujar Eri.
Prioritas Harus Berbasis Kebutuhan Warga
Eri menekankan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara objektif.
Menurutnya, penentuan penerima bantuan sosial maupun pembangunan sarana dan prasarana harus didasarkan pada kondisi nyata masyarakat. Hal itu termasuk program Rutilahu maupun perbaikan infrastruktur jalan.
“Begitu juga dengan penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Menurut Eri, pendekatan berbasis kebutuhan tersebut penting agar anggaran daerah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Pendidikan Dianggarkan 22 Persen
Dalam RAPBD 2027, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi anggaran pendidikan pada 2026 yang disebut berada di kisaran 20 persen.
Eri mengatakan peningkatan porsi anggaran pendidikan merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM Surabaya.
Sementara sektor kesehatan mendapatkan alokasi anggaran hampir mencapai 20 persen.
Menurut Eri, kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya penanganan persoalan sosial lainnya, termasuk stunting, gizi buruk dan kemiskinan.
“Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik,” jelasnya.
Data Desil Terus Dibersihkan
Selain alokasi anggaran, Eri juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar penentuan penerima bantuan.
Menurutnya, pembenahan data desil terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan.
Pemkot Surabaya, kata Eri, berupaya memastikan bantuan tidak diberikan hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil warga.
“Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya,” ujarnya.
Eri memberikan contoh, terdapat kondisi warga yang secara data masuk kelompok desil rendah, tetapi secara kondisi ekonomi dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan bantuan. Sebaliknya, ada warga lanjut usia yang berada pada desil lebih tinggi namun membutuhkan perhatian karena kondisi kehidupannya.
“Misalnya ada yang punya motor empat tapi masuk desil 1-2, atau ada lansia berdesil tinggi padahal butuh bantuan. Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran,” tandasnya.
RAPBD 2027 Diproyeksikan Rp12,8 Triliun
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menyampaikan RAPBD 2027 kepada DPRD Kota Surabaya pada Senin (28/9/2026).
Rancangan anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun.
Besaran anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD melalui tahapan pembahasan yang melibatkan fraksi dan komisi.
Dengan berbagai masukan yang telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi, pembahasan RAPBD 2027 akan diarahkan untuk menentukan program yang menjadi prioritas serta memastikan kemampuan anggaran daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemkot Surabaya, tantangannya bukan hanya menyusun besaran anggaran, tetapi memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak terhadap persoalan mendasar warga, terutama kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kualitas SDM dan kesempatan kerja.(ham)
