GRESIK||LENSA-GLOBAL.com — Efisiensi anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik 2027 mulai berhadapan dengan kebutuhan nyata pelayanan dasar. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut menjaga ruang fiskal. Namun di sisi lain, pendidikan dan kesehatan tetap membutuhkan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti di tengah jalan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Gresik. Setelah mencermati rancangan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), legislatif merekomendasikan tambahan anggaran sekitar Rp19,46 miliar.
Tambahan itu terdiri dari sekitar Rp6,63 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp12,829 miliar untuk Dinas Kesehatan.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pengurangan belanja. Ada kebutuhan pelayanan yang harus tetap dihitung, terutama ketika belanja tersebut menyangkut tenaga pelayanan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Anggaran Pendidikan Berkurang Rp20,86 Miliar
Pada sektor pendidikan, rancangan awal anggaran tercatat sekitar Rp960,76 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran menjadi sekitar Rp939,89 miliar.
Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp20,86 miliar.
Sementara itu, beban yang harus ditopang anggaran pendidikan tidak kecil. Terdapat kebutuhan gaji pegawai sekitar Rp521,59 miliar, BOS/DAK Nonfisik Rp175,22 miliar, BOSDA/Bansos Rp114,47 miliar, serta kebutuhan GTT, PTT, THL, PPPK paruh waktu dan kinerja guru sekitar Rp90,68 miliar.
Komisi IV kemudian memberikan sejumlah catatan
Salah satunya berkaitan dengan pembayaran tenaga outsourcing Dinas Pendidikan. Anggaran yang tersedia disebut hanya mencukupi pembayaran selama sembilan bulan.
Untuk memenuhi pembayaran selama 12 bulan, masih diperlukan tambahan sekitar Rp2,54 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin mengatakan, kebutuhan tersebut masuk dalam rekomendasi tambahan anggaran pendidikan.
“Untuk pendidikan, kami merekomendasikan tambahan Rp6,63 miliar,” kata Zaifudin, Rabu (7/10/2026).
Rinciannya, sekitar Rp2,54 miliar untuk pembayaran tenaga outsourcing selama 12 bulan, Rp3,15 miliar untuk tambahan mebeler SDN, serta sekitar Rp935 juta untuk pendidikan dan pelatihan kepala sekolah.
Kesehatan Membutuhkan Tambahan Rp12,829 Miliar
Tekanan kebutuhan anggaran juga muncul di sektor kesehatan.
Komisi IV merekomendasikan tambahan sekitar Rp12,829 miliar untuk Dinas Kesehatan.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, belanja Dinas Kesehatan tercatat sekitar Rp759,27 miliar, sedangkan target pendapatannya mencapai Rp333,47 miliar.
Target tersebut berasal antara lain dari RSUD Ibnu Sina sekitar Rp225,2 miliar, RSUD Gresik Sehati Rp5,18 miliar, RSUD Umar Mas’ud Rp7,58 miliar, serta BLUD 32 puskesmas sekitar Rp95,10 miliar.
Namun, struktur pendapatan tersebut tetap harus berhadapan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berjalan.
Sejumlah kebutuhan dinilai perlu mendapat ruang dalam APBD 2027. Di antaranya belanja modal untuk pelayanan rawat inap KRIS RSUD Ibnu Sina, pengadaan lahan Puskesmas Metatu, alat konsentrator oksigen untuk RSUD Umar Mas’ud, serta sejumlah belanja modal lainnya.
“Sejumlah kebutuhan perlu diakomodasi, termasuk belanja modal untuk pelayanan rawat inap KRIS RSUD Ibnu Sina, pengadaan lahan Puskesmas Metatu, alat konsentrator oksigen untuk RSUD Umar Mas’ud, dan belanja modal lainnya,” ujar Zaifudin.
Efisiensi Jangan Berhenti pada Angka
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 Gresik memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran memiliki konsekuensi yang harus dihitung secara cermat.
Pengurangan belanja memang menjadi bagian dari upaya menjaga kemampuan keuangan daerah. Tetapi ketika efisiensi menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya berdasarkan berapa rupiah yang berhasil dipangkas.
Ada pertanyaan yang lebih penting: apakah pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal setelah efisiensi dilakukan?
Kebutuhan pembayaran tenaga outsourcing selama 12 bulan, mebeler sekolah, peningkatan kapasitas kepala sekolah, fasilitas rawat inap, pengadaan lahan puskesmas hingga alat kesehatan menunjukkan bahwa sebagian belanja memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik.
Karena itu, rekomendasi tambahan Rp19,46 miliar tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD 2027.
Ruang fiskal daerah memang terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan itu pula pemerintah dan DPRD harus menentukan prioritas: belanja mana yang dapat ditekan, belanja mana yang masih dapat ditunda, dan kebutuhan mana yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat sehingga tidak boleh terabaikan.
Pada akhirnya, kualitas APBD bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar pemerintah mampu melakukan efisiensi.
Yang juga menentukan adalah bagaimana efisiensi tersebut tetap menghasilkan pelayanan publik yang berjalan, terukur dan dirasakan masyarakat.(ham)
