SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com — Teka-teki mengenai pembiayaan mega-proyek peremajaan pipa air bersih di Surabaya Timur akhirnya menemui titik terang. Menghadapi jalan buntu akibat ketatnya regulasi penggunaan dana sisa anggaran daerah (SiLPA) serta terbatasnya ruang fiskal internal akibat besarnya setoran dividen, Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD kini resmi mengambil keputusan final. Skema kemitraan Business-to-Business (B2B) dikunci sebagai senjata tunggal untuk mengebut peremajaan jaringan pipa transmisi makro di wilayah tersebut.
Investigasi mendalam yang dirilis koran Jawa Pos pada edisi 13 September 2026 membeberkan secara gamblang drama kebijakan di balik layar ini. Berikut adalah laporan khusus tim Lensa Global mengenai benturan aturan serta linimasa komitmen para pemangku kebijakan yang kini ramai diperbincangkan publik:
Tembok Regulasi: Mengapa Dana SiLPA Rp516 Miliar Terkunci?Publik sebelumnya secara kritis mempertanyakan mengapa Pemkot tidak langsung mencairkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang menembus Rp516,89 miliar untuk mendanai proyek air bersih ini.
Ditemui di Balai Kota Surabaya pada Jumat, 11 September 2026, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan penjelasan hukum yang sangat kaku mengenai benteng aturan yang mengunci dana tersebut: "Dana SiLPA itu adalah bantalan wajib kas daerah untuk mengamankan belanja pelayanan dasar publik di awal tahun anggaran baru sebelum pajak masuk. Kita tidak bisa menabrak regulasi pusat demi menyuntikkan modal tunai secara mendadak ke PDAM. Aturannya sangat ketat, dan risikonya adalah pelanggaran hukum administrasi negara", urai Wali Kota Eri Cahyadi kepada awak media, Selasa (25/9/2026).
Dilema Fiskal Internal: Sukses Mencetak Laba, Tercekik Dividen Kondisi finansial internal Perumda Air Minum Surya Sembada sendiri berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dinobatkan sebagai BUMD paling sehat karena sukses menyetor dividen bersih melampaui Rp145 miIiar untuk tahun buku 2025.
Namun di sisi lain, kewajiban menyetor laba ke kas daerah ini justru mempersempit ruang fiskal mandiri perusahaan untuk mendanai investasi fisik (capital expenditure) berskala makro.Dalam rapat koordinasi darurat di gedung dewan pada Kamis, 10 September 2026, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, membeberkan hitung-hitungan fiskal yang membuat PDAM tidak berkutik jika harus mendanai proyek Surabaya Timur sendirian: "Kewajiban dividen yang tinggi ini menyerap ruang fiskal mandiri PDAM. Jika mereka dipaksa menguras sisa kas operasional internal yang ada untuk proyek fisik ratusan miliar di Surabaya Timur, kesehatan likuiditas jangka pendek perusahaan bisa terganggu. Maka, menjaring investor swasta lewat B2B adalah langkah paling logis agar pelayanan masyarakat tidak tersandera", ungkap politisi yang akrab disapa Abah Buleks tersebut.
Sisi Pengawasan: Investor Masuk, Tarif Warga Dikunci!Kendati menyetujui pelibatan sektor privat, parlemen kota langsung memasang barikade pengawasan yang sangat ketat. Anggota DPRD Surabaya, Baktiono, memperingatkan jajaran direksi baru agar tidak menyerahkan kendali hajat hidup wong cilik kepada pasar komersial murni.
Saat melakukan peninjauan langsung pada Rabu, 9 September 2026, Baktiono menegaskan batas-batas wilayah yang boleh disentuh oleh pemodal swasta: "Sejak awal kami mendorong jajaran direksi baru untuk melakukan kerja sama strategis dengan pihak ketiga demi percepatan perluasan jaringan. Namun catatannya: swasta hanya masuk di ranah konstruksi fisik dan efisiensi teknologi distribusi. Urusan pelayanan langsung dan hak penentuan tarif mutlak di tangan PDAM, jangan lepas ke swasta agar masyarakat kecil tidak dibebani harga tinggi," cetus Baktiono dengan nada tegas.
Merespons lampu hijau tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Surya Sembada, Tias Alvin Papatria, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengejar akselerasi proyek tanpa membebani keuangan daerah.
Kepada Jawa Pos pada Sabtu, 12 September 2026, Tias Alvin memaparkan rencana kerja sama terbuka (beauty contest) tersebut: "Kami bersama seluruh jajaran manajemen tengah merampungkan kajian teknis komprehensif khusus untuk kluster Surabaya Timur. Karena ruang fiskal internal kami terbatas akibat pemenuhan kewajiban eksternal (dividen), skema B2B ini menjadi satu-satunya akselerator tercepat yang kami miliki. Investor swasta akan mendanai penuh penanaman pipa transmisi makro baru dan teknologi digitalisasi distribusi di timur, sehingga pasokan air bersih bisa mengalir deras 24 jam tanpa membebani kas daerah maupun operasional harian perusahaan," papar Tias Alvin.
Menggugah Nurani Kebijakan: Air Adalah Kehidupan, Bukan Sekadar Angka BukuKini, bola panas kebijakan berada sepenuhnya di meja para pengambil keputusan. Ketika tembok regulasi menghalangi pencairan SiLPA dan setoran dividen menyedot ruang fiskal, skema B2B memang hadir sebagai penyelamat administratif.
Namun, para pembuat kebijakan di Balai Kota dan Gedung Yos Sudarso tidak boleh lupa bahwa di ujung pipa-pipa tua yang mampet itu, ada ribuan warga Surabaya Timur yang tidak peduli pada rumitnya istilah ekonomi.
Bagi mereka, kesejahteraan diukur sederhana: dari air bersih yang mengalir lancar tanpa harus mengorbankan waktu tidur malam.
Skema bisnis boleh saja berjalan, tetapi nurani publik menuntut jaminan mutlak agar kerja sama ini tidak menukar hak dasar hidup rakyat dengan hitungan profit korporasi belaka. Surabaya menanti keberanian nyata dari para pemimpinnya untuk membuktikan bahwa perlindungan terhadap wong cilik tetap berada di atas segala birokrasi dan kepentingan modal.(ham)
