 |
| Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fikser beserta jajarannya, rapat Perubahan Anggaran Keuangan bersama Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa, 1/9/2026.(ft:red) |
SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD-P 2026. Tidak hanya soal kebutuhan jamban warga dan pengadaan gerobak sampah, efektivitas alat pengolahan sampah senilai sekitar Rp1,5 miliar ikut dipertanyakan.
Sorotan tersebut muncul dalam rapat Komisi C DPRD Surabaya bersama jajaran DLH, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi C Eri Irawan. Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga menemukan adanya perbedaan angka anggaran yang disampaikan DLH dengan data yang sebelumnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan dalam pembahasan di TAPD disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan sekitar Rp24 miliar.
Namun, saat pembahasan bersama Komisi C, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan adanya penambahan sekitar Rp190 miliar.
“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” ujar Aning.
Menurut Aning, perbedaan angka tersebut tidak bisa dibiarkan karena DPRD membutuhkan data yang benar-benar sama sebelum pembahasan dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar).
Ketua Komisi C Eri Irawan juga meminta DLH segera melakukan sinkronisasi. Ia menegaskan, angka yang disampaikan kepada DPRD harus merupakan data terbaru dan sudah sesuai dengan pembahasan di Banggar.
“Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” kata Eri.
Dalam rapat tersebut, perhatian DPRD kemudian mengarah pada program pengolahan sampah. Aning mempertanyakan efektivitas alat yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar.
Menurutnya, investasi tersebut perlu dievaluasi apabila hasil pengolahan sampah belum mampu menjawab kebutuhan di tingkat RW.
“Kalau anggaran Rp1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” ujarnya.
Aning menilai kebutuhan masyarakat di lapangan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas anggaran.
Pengadaan teknologi pengolahan sampah harus benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Selain sampah, Komisi C menyoroti anggaran pembangunan jamban sekitar Rp13 miliar. Persoalan ini muncul setelah pendataan terbaru melalui DTSEN masih menemukan 1.487 warga yang membutuhkan jamban, meskipun Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free atau ODF.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkap Aning.
Anggota Komisi C Siti Maryam meminta persoalan sanitasi tidak berhenti pada data administratif. Ia juga mendorong penambahan MCK portable yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,” ujar Siti.
Ia juga meminta pengadaan gerobak dan bak sampah tetap menjadi perhatian karena fasilitas tersebut masih dibutuhkan masyarakat, terutama di lingkungan kampung, sekolah, masjid dan fasilitas umum lainnya.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan bahwa data 1.487 warga yang membutuhkan jamban berasal dari DTSEN dan telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan serta Dinas Kesehatan.
Menurut Fikser, pembangunan jamban diarahkan bagi warga yang telah memiliki rumah tetapi belum mempunyai fasilitas jamban.
Sementara kebutuhan yang belum tertangani akan dicarikan alternatif pembiayaan melalui pihak ketiga, CSR perusahaan maupun Baznas.
Untuk persoalan sampah, Fikser mengatakan DLH tengah menyiapkan perubahan desain gerobak dengan kapasitas lebih besar. Gerobak tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemisahan sampah organik dan anorganik.
DLH juga menyiapkan komposter dan perangkat pengolahan sampah di tingkat tempat pembuangan sementara (TPS).
“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Fikser juga menjelaskan besarnya kebutuhan anggaran untuk personel lapangan DLH. Saat ini terdapat sekitar 4.155 personel Satgas DLH yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Komisi C meminta seluruh kebutuhan tersebut kembali dihitung secara cermat. DPRD ingin anggaran yang masuk dalam PAK APBD-P benar-benar berdasarkan kebutuhan dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Sebelum pembahasan dilanjutkan, DLH diminta kembali menyampaikan angka anggaran yang telah disinkronkan dengan TAPD. Data tersebut akan menjadi bahan Komisi C untuk dilaporkan kepada Banggar.
“Pertemuan berikutnya kita akan kembali minta Pak Fikser menyampaikan yang terkini, terkait dengan sinkronisasi yang ada di Banggar,” pungkas Eri.(ham)
