SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com – Dugaan temuan belatung di balik buah jeruk dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa SDN Tandes Kidul I memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan keamanan pangan dalam program yang menyasar anak-anak sekolah.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya kini turun melakukan penelusuran. Namun hingga Senin (14/9/2026), dugaan tersebut belum disertai laporan resmi yang diterima Dinkes.
Kepala Dinkes Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan tim kesehatan lingkungan (kesling) telah turun ke lapangan sejak Senin pagi untuk mencari fakta di balik informasi tersebut.
“Tim saya sudah turun pagi ini, Senin. Sampai ke tempat lokasi belum ada pelaporan tentang hal itu,” kata Billy.
Dinkes tidak hanya mengecek informasi mengenai dugaan belatung, tetapi juga menelusuri sumber awal informasi yang beredar.
“Tim kesling saya sudah cari beritanya, benar atau tidak. Jadi belum ada laporan itu. Kebenaran beritanya masih dicari, termasuk orang yang mengekspos pertama,” ujarnya.
Belatung Belum Terbukti, Pengawasan Justru Diuji
Paket MBG tersebut diketahui dipasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tandes, Jalan Raya Tandes Kidul Nomor 6.
Di sinilah persoalan menjadi lebih luas. Ketika muncul informasi mengenai dugaan belatung pada makanan yang dikonsumsi siswa, publik tidak hanya membutuhkan klarifikasi apakah temuan tersebut benar atau tidak.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana makanan diproses, bagaimana sanitasi tempat pengolahan diawasi, serta apakah seluruh persyaratan keamanan pangan telah dipenuhi sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
Sorotan semakin menguat karena muncul informasi bahwa SPPG Tandes diduga masih dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Billy menegaskan, SLHS bukan diterbitkan langsung oleh Dinkes. Dinkes hanya menjadi salah satu unsur yang melakukan penilaian terhadap aspek sanitasi lingkungan.
“SLHS itu yang mengeluarkan bukan Dinas Kesehatan. Kita Dinas Kesehatan hanya melihat sanitasi lingkungan, dia memenuhi syarat atau tidak. Itu saja,” jelasnya.
Menurut Billy, penerbitan SLHS melibatkan beberapa unsur dan persyaratan.
“Ini salah satu unsurnya. Unsur lainnya untuk pembentukan SLHS kan harus ada beberapa persyaratan. Saya hanya salah satu unsurnya,” katanya.
Jangan Tunggu Ada Korban Baru Prosedur Diperketat
Dinkes mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menganggap prosedur pengolahan makanan sebagai persoalan administratif semata.
Standar higiene dan keamanan pangan merupakan bagian penting dari program MBG karena makanan tersebut dikonsumsi anak-anak sekolah dalam jumlah besar.
Billy menyebut pengelola SPPG pada dasarnya telah mengetahui prosedur pengolahan makanan yang benar. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu dirapikan, termasuk kelengkapan persyaratan dan perizinan.
“Imbauannya mereka sebetulnya sudah tahu SPPG itu bagaimana cara prosedur yang benar untuk pengolahan. Itu saja yang mereka perlu rapikan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh persyaratan segera dilengkapi apabila proses perizinan masih berlangsung.
“Kalau perizinannya memang masih ada waktu, misalnya diberi kesempatan sekian hari untuk memperlengkapi, sambil jalan ya mereka suruh lengkapi. Harusnya lengkapi supaya memenuhi syarat,” tegasnya.
MBG Tak Boleh Hanya Mengejar Distribusi
Persoalan ini menjadi penting karena program MBG bukan sekadar urusan mendistribusikan makanan. Di balik setiap kotak makanan terdapat tanggung jawab terhadap kesehatan siswa.
Apalagi sebelumnya sejumlah persoalan terkait makanan MBG juga sempat menjadi perhatian publik, termasuk persoalan di wilayah Tembok Dukuh dan kabar keracunan massal di daerah lain.
Karena itu, kabar dugaan belatung di SDN Tandes Kidul I semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali rantai pengawasan MBG: mulai dari bahan pangan, proses pengolahan, sanitasi, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Untuk saat ini, belum tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi kontaminasi makanan, karena Dinkes masih melakukan verifikasi.
Namun satu hal menjadi jelas: ketika makanan diperuntukkan bagi anak-anak, standar keamanan pangan tidak boleh menunggu munculnya keluhan atau temuan baru kemudian diperketat.
Dinkes kini dituntut tidak hanya memastikan benar atau tidaknya kabar belatung tersebut, tetapi juga menjelaskan hasil pemeriksaan dan memastikan seluruh prosedur keamanan pangan SPPG berjalan sesuai ketentuan.(ham)
