Hingga triwulan III 2026, sebanyak 3.283 aduan sanggahan desil diterima Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.
SURABAYA||LENSA GLOBAL.com – Persoalan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat kembali menjadi perhatian di Kota Surabaya. Hingga triwulan III 2026, sebanyak 3.283 aduan sanggahan desil diterima Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.845 warga mengalami penurunan desil, 345 warga justru naik desil, sedangkan 1.093 warga lainnya tetap berada pada peringkat sebelumnya.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, data hasil verifikasi lapangan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dari total 3.283 aduan sanggahan, yang naik desilnya ada 345. Yang turun desilnya ada 1.845 dan yang tetap itu 1.093,” ujar Antiek, Senin (7/9/2026).
Dinsos Hanya Mengusulkan, Pusat Menentukan
Antiek menegaskan, Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil akhir pemeringkatan desil. Dinsos hanya melakukan pengecekan kondisi warga di lapangan dan mengirimkan hasilnya sebagai usulan kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa hasil verifikasi lapangan tidak selalu langsung mengubah peringkat desil warga.
“Sehingga kenapa kita sudah cek, tapi hasilnya desil ada yang masih tetap. Kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilan menjadi kewenangan di pusat,” jelasnya.
Persoalan ini menjadi penting karena posisi desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.
Menurut Antiek, Kemensos umumnya menggunakan desil 1 sampai 4 sebagai sasaran bantuan sosial. Sementara desil 1 sampai 5 digunakan untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Artinya, perubahan satu tingkat desil dapat berpengaruh terhadap peluang warga memperoleh program perlindungan sosial tertentu.
Ada Warga Belum Masuk Pemeringkatan
Dinsos Surabaya juga menemukan warga yang belum masuk dalam pemeringkatan desil. Salah satu penyebabnya adalah warga tidak berada di tempat ketika pendataan dilakukan atau alamat yang bersangkutan tidak ditemukan saat survei.
“Ada yang tidak pemeringkatan itu biasanya ketika dilakukan survei oleh teman-teman BPS, yang bersangkutan tidak ada, atau tidak ditemukan alamatnya atau kebetulan tidak ada di tempat,” kata Antiek.
Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong masyarakat aktif melakukan pengecekan dan mengajukan sanggahan apabila kondisi ekonomi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Empat Jalur Sanggah Data
Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan sanggahan melalui sejumlah kanal.
Antiek menyebut sedikitnya terdapat empat jalur yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yakni aplikasi Cek Bansos, Perlinsos Digital, laman BPS dtsen-form.bps.go.id, serta melalui kelurahan.
Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat mengajukan sanggahan secara mandiri dengan melampirkan identitas dan bukti pendukung, termasuk foto kondisi rumah.
“Kalau ada masyarakat yang merasa dirinya dalam kondisi tidak mampu, tetapi desilnya di atas 1-5, maka ada mekanisme sanggah,” jelasnya.
Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui Perlinsos Digital maupun jalur kelurahan. Untuk warga yang membutuhkan pendampingan, Pemkot dapat melakukan verifikasi lapangan atau outreach.
RT-RW Diminta Jangan Diam
Dinsos Surabaya juga meminta RT dan RW ikut mengawasi kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.
Warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu tetapi berada pada desil 6 sampai 10, diminta didata dan disampaikan kepada kelurahan agar dapat diverifikasi kembali.
“Kalau memang warganya pada posisi tidak mampu, kondisinya berada di desil 6-10, monggo didata kemudian disampaikan ke kelurahan untuk kami turun bersama-sama (outreach), kami usulkan untuk pembaruan,” ujar Antiek.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu tetapi masih tercatat pada desil 1 sampai 5 juga diharapkan dilaporkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar DTSEN tidak hanya akurat di atas kertas, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kesempatan ini mari kita memperbaiki bersama-sama data itu supaya bantuan ini bisa tepat sasaran, yaitu mereka yang betul-betul membutuhkan,” pungkasnya.(ham)
